Perdagangan internasional merupakan aktivitas yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Aktivitas ini dilakukan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya.
Pelaku perdagangan internasional dapat berupa:
- Individu
- Badan hukum
- Badan usaha
- Pemerintah
Dalam praktiknya, kita lebih sering mengenal aktivitas perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor barang.
Ekspor merupakan aktivitas mengeluarkan atau menjual barang dan/atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri.
Sedangkan impor merupakan aktivitas memasukkan atau membeli barang dan/atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri.
Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kegiatan ekspor dan impor diatur oleh pemerintah.
Mengapa Kegiatan Ekspor dan Impor Diatur Pemerintah?
Pemerintah mengatur aktivitas ekspor dan impor untuk membantu mengendalikan perekonomian dalam negeri, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendorong perkembangan dan inovasi industri nasional.
Beberapa kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor antara lain:
- Pengaturan pajak dan bea impor
- Pengaturan harga
- Kebijakan pembatasan ekspor dan impor
- Pengaturan atau penambahan kuota ekspor dan impor
- Kebijakan lain yang berkaitan dengan perdagangan internasional
Kegiatan ekspor dan impor juga berperan dalam meningkatkan GDP (Gross Domestic Product) atau pendapatan negara.
Selain melalui keuntungan dan valuta asing dari aktivitas perdagangan internasional, negara juga memperoleh pendapatan dari berbagai pungutan, termasuk pajak atas kegiatan impor.
Dokumen dan Persyaratan dalam Proses Impor
Pada tingkat teknis, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi oleh eksportir maupun importir.
Persyaratan tersebut digunakan untuk membantu mengatur dan mengawasi barang yang masuk maupun keluar dari Indonesia.
Beberapa dokumen penting yang perlu diketahui antara lain:
1. Persetujuan Impor
Persetujuan Impor merupakan izin atau persetujuan yang diberikan kepada importir untuk melakukan impor terhadap komoditas tertentu.
Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.
Persetujuan Impor bertujuan untuk membantu mengendalikan masuknya produk impor ke Indonesia sekaligus melindungi keberadaan produk dalam negeri.
Dokumen ini diperlukan apabila importir akan mengimpor komoditas yang terkena ketentuan Larangan dan Pembatasan (LARTAS) berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang impor.
2. Laporan Surveyor
Laporan Surveyor merupakan dokumen pelengkap pabean yang digunakan dalam penyelesaian kepabeanan atas impor komoditas dengan kode HS tertentu yang terkena ketentuan Larangan dan Pembatasan (LARTAS).
Bagi importir yang akan mengimpor barang dengan kode HS yang termasuk kategori LARTAS, barang tersebut dapat diwajibkan melalui proses verifikasi di negara atau pelabuhan muat.
Hasil dari proses verifikasi tersebut kemudian digunakan dalam penerbitan Laporan Surveyor.
3. Pertimbangan Teknis
Pertimbangan Teknis merupakan surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk menerangkan pemenuhan persyaratan tertentu dalam rangka impor komoditas barang atau perolehan fasilitas.
Dokumen ini menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk membantu mengontrol proses masuknya barang impor ke Indonesia.
Pertimbangan Teknis dapat menjadi salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum importir memperoleh dokumen perizinan impor tertentu.
4. Customs Clearance atau Kepabeanan
Customs Clearance merupakan prosedur administrasi dalam kegiatan pengurusan pengapalan dan kargo.
Prosedur ini perlu dilakukan sebelum barang impor atau ekspor melewati wilayah pabean resmi melalui Bea dan Cukai.
Melalui proses customs clearance, barang dapat melalui pemeriksaan administrasi dan kepabeanan sebelum kemudian dapat dikeluarkan dan didistribusikan di suatu negara.
Dokumen Pendukung Ekspor dan Impor Lainnya
Selain beberapa dokumen di atas, terdapat dokumen lain yang umumnya perlu dipersiapkan oleh eksportir maupun importir.
Dokumen tersebut antara lain:
- Commercial Invoice
- Bill of Lading
- Airway Bill
- Certificate of Origin atau Sertifikat Asal Barang
- Export Packing List
- Insurance Certificate
Dokumen-dokumen tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung proses transaksi, pengiriman, dan administrasi perdagangan internasional.
Namun, dokumen tersebut tidak seluruhnya berkaitan secara langsung dengan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan barang ekspor atau impor.
Pengurusan Dokumen Ekspor dan Impor
Pengurusan dokumen seperti Persetujuan Impor, Laporan Surveyor, Pertimbangan Teknis, dan Customs Clearance umumnya membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan.
Dalam prosesnya, importir dapat perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti:
- Eksportir atau supplier
- Instansi pemerintah
- Lembaga surveyor
- Afiliasi surveyor di luar negeri
- Bea dan Cukai
- Pihak logistik dan pengangkutan
Banyaknya pihak yang terlibat dapat membuat proses administrasi ekspor dan impor menjadi lebih kompleks, terutama bagi perusahaan yang belum terbiasa menangani prosedur tersebut.
Pengurusan Dokumen Ekspor dan Impor Bersama PT. Alpha Romeo Teknologi
PT. Alpha Romeo Teknologi merupakan agensi yang membantu pengurusan berbagai kebutuhan perizinan ekspor dan impor di Indonesia.
Kami dapat membantu proses pemenuhan persyaratan ekspor dan impor sehingga Anda dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis.
Layanan yang dapat kami bantu antara lain:
- Persetujuan Impor
- Pertimbangan Teknis
- Laporan Surveyor
- Customs Clearance
- Dokumen pendukung kegiatan impor lainnya
Baca selengkapnya untuk mempelajari layanan PT. Alpha Romeo Teknologi.