Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 14 Oktober 2026.
Salah satu perubahan pentingnya adalah penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi kelompok produk tertentu hingga 17 Oktober 2028. Perubahan ini bukan penghapusan kewajiban sertifikasi halal, melainkan penyesuaian jadwal penerapan sesuai jenis produk.
1. Mengapa Jadwal Sertifikasi Halal Disesuaikan?
Berdasarkan Penjelasan Umum PP Nomor 40 Tahun 2026, pemerintah mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan kapasitas ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH), antara lain:
• Kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal, dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
• Ketersediaan infrastruktur pendukung dan kesiapan rantai pasok.
• Kesiapan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan negara mitra.
Penyesuaian ini dimaksudkan agar kewajiban dapat dilaksanakan lebih efektif, bertahap, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Kelompok Produk yang Mengalami Penyesuaian
Catatan: Tidak semua produk memperoleh penyesuaian sampai 2028. Produk makanan dan minuman dari pelaku usaha menengah dan besar, serta beberapa kategori obat dan alat kesehatan, memiliki jadwal tersendiri dalam Pasal 160–161.
3. Bagaimana Dampaknya terhadap LPPH Produk Impor?
Pasal II angka 1 huruf b PP Nomor 40 Tahun 2026 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Dengan demikian, ketentuan pemastian kesesuaian yang sebelumnya menjadi dasar pembahasan mekanisme Laporan Pemastian Produk Halal (LPPH) perlu dibaca sebagai ketentuan sebelum perubahan regulasi ini. Importir tetap wajib memenuhi ketentuan kepabeanan, perdagangan, serta perizinan produk yang berlaku.
4. Kesimpulan
PP Nomor 40 Tahun 2026 memberikan waktu persiapan lebih panjang bagi kelompok produk tertentu dan memperkuat kesiapan ekosistem sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal tetap ada, tetapi jadwalnya berbeda menurut kelompok produk.
Untuk informasi mekanisme yang berlaku sebelum pembaruan ini, baca artikel AR-TEK: https://ar-tek.co.id/lpph-produk-impor-2026/
Referensi Regulasi
1. PP Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024, khususnya Pasal I dan Pasal II serta Penjelasan Umum.
2. PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
3. Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri (sebagai referensi pengaturan sebelum perubahan).