Bagi Anda yang sedang menjadi importir atau berencana menjadi importir, tentu penting untuk memahami perkembangan kebijakan perdagangan pemerintah.
Terutama kebijakan pemerintah terkait barang-barang impor yang masuk dalam kategori Larangan dan Pembatasan (Lartas).
Hal tersebut penting karena status Lartas suatu barang akan berpengaruh terhadap prosedur impor yang harus dilakukan.
Nah, artikel ini akan membahas tahapan-tahapan penting yang perlu dipahami oleh importir yang akan mengimpor barang kategori Lartas.
Bagaimana tahapannya? Simak artikel berikut ini.
Apa Itu Barang Lartas?
Sebelum membahas tahapan penting dalam proses importasi barang Lartas, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan barang Lartas.
Lartas merupakan singkatan dari Larangan dan Pembatasan.
Barang Lartas adalah barang yang pemasukan atau pengeluarannya ke dalam maupun dari wilayah Indonesia dilarang dan/atau dibatasi.
Ketentuan mengenai barang Lartas diatur dalam:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.4/2007
- PMK 224/PMK.4/2015
- PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
Kebijakan Larangan dan Pembatasan barang impor bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan nasional, antara lain:
- Kepentingan ekonomi
- Inovasi dan industri
- Kepentingan umum, termasuk sosial dan budaya
- Kepentingan keamanan
- Kondisi lingkungan alam di Indonesia
- Hak atas Kekayaan Intelektual
Karena berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi nasional, kebijakan Lartas bersifat dinamis.
Artinya, barang-barang yang masuk dalam kategori Lartas dapat bertambah maupun berkurang.
Pemerintah dapat menambah atau mengurangi daftar barang Lartas sesuai dengan kondisi nasional.
Sebagai contoh, pada tahun 2020 pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengurangi sebanyak 749 kode HS Lartas.
Jumlah tersebut mencapai lebih dari 50% kode HS barang yang sebelumnya termasuk kategori Lartas.
Barang-barang yang dihapus dari kategori Lartas tersebut antara lain:
- Produk elektronika
- Bahan baku farmasi
- Bahan baku tekstil
- Baja
Kebijakan tersebut dilakukan pada masa Pandemi COVID-19 untuk memudahkan barang-barang tersebut masuk ke Indonesia sehingga dapat membantu menjaga stabilitas aktivitas produksi dan perekonomian nasional.
Kategori Barang Lartas
Secara umum, barang Lartas dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
- Barang yang dilarang untuk diimpor
- Barang yang dibatasi impornya
Barang yang Dilarang Impor
Beberapa contoh barang yang termasuk dalam kategori dilarang impor antara lain:
- Gula dengan jenis tertentu
- Beras dengan jenis tertentu
- Bahan perusak ozon
- Gombal, seperti kantung bekas, karung bekas, dan pakaian bekas
- Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
- Perkakas tangan
- Barang lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan terkait
Barang yang Dibatasi Impornya
Sementara itu, beberapa contoh barang yang dibatasi impornya antara lain:
- Alat kesehatan
- Bahan berbahaya
- Bahan obat
- Bahan tradisional
- Besi dan baja
- Hewan
- Hortikultura
- Kosmetik
- Alas kaki
- Produk kehutanan
- Barang modal tidak baru
- Produk lainnya yang termasuk dalam ketentuan Lartas
Informasi lebih lengkap mengenai barang kategori Lartas dapat dilihat pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/KM.4/2022.
Pada prinsipnya, barang yang masih dapat diimpor oleh importir adalah barang yang dibatasi impornya, sepanjang seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Sementara barang yang termasuk dalam kategori dilarang impor tidak diperbolehkan untuk diimpor.
Apa Saja Tahap-Tahap Penting Impor Barang Lartas?
Setelah memahami secara singkat mengenai barang kategori Lartas, selanjutnya kita akan membahas tahapan penting yang perlu dilakukan oleh importir.
Setidaknya terdapat 4 tahap utama yang perlu diperhatikan.
1. Memastikan Barang Termasuk Lartas atau Tidak
Tahap pertama adalah memeriksa terlebih dahulu apakah barang yang akan diimpor termasuk dalam kategori Lartas atau tidak.
Tahap ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat penting karena akan memengaruhi keseluruhan proses impor.
Status Lartas suatu barang akan menentukan apakah produk tersebut memerlukan:
- Perizinan Impor
- Surat Keterangan
- Laporan Surveyor
- Dokumen pendukung lainnya
Hal ini juga perlu diperhatikan karena kebijakan pemerintah mengenai penetapan barang Lartas dapat berubah.
Importir dapat memeriksa barang yang akan diimpor melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/KM.4/2022.
Selain itu, pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih praktis melalui website insw.go.id.
Caranya:
- Masuk ke website insw.go.id
- Masukkan nomor HS atau uraian barang pada kolom “Cari Kode HS / Uraian HS”
- Klik “Search”
- Sistem akan menampilkan daftar Kode HS dan barang terkait
- Klik “Detail” pada barang yang ingin diperiksa
Pada bagian detail tersebut akan ditampilkan ketentuan Lartas Ekspor dan Impor yang berlaku.
Umumnya, barang Lartas Impor dapat memerlukan dokumen seperti:
- Perizinan Impor
- Surat Keterangan
- Laporan Surveyor
sebelum barang dapat diimpor ke Indonesia.
2. Mengurus Izin Impor dari Lembaga Teknis
Tahap kedua adalah mengurus izin impor dari lembaga teknis terkait.
Apabila importir telah mengetahui bahwa barang yang akan diimpor terkena ketentuan Lartas, langkah berikutnya adalah mengurus izin impor yang dipersyaratkan.
Salah satu izin yang umum digunakan adalah Perizinan Impor dari Kementerian Perdagangan.
Dokumen Perizinan Impor ini diperlukan dalam proses pengeluaran barang impor di pelabuhan.
Apabila barang impor yang terkena Lartas tidak dilengkapi dokumen Perizinan Impor, maka barang tersebut tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan.
Dalam kondisi tertentu, barang dapat:
- Dire-ekspor
- Dikeluarkan sebagian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk mendapatkan dokumen tersebut, importir dapat melakukan pengurusan perizinan impor secara online melalui Online Single Submission (OSS).
3. Mengurus Dokumen Laporan Surveyor
Tahap ketiga adalah mengurus Laporan Surveyor.
Selain menggunakan perizinan impor, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor melalui program Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI).
Hasil dari proses tersebut berupa dokumen Laporan Surveyor.
Bagi importir, pengurusan Laporan Surveyor dapat membantu memastikan bahwa barang yang akan diimpor telah sesuai dengan ketentuan sebelum dikirim ke Indonesia.
Untuk memperoleh dokumen ini, importir dapat mengajukan permohonan verifikasi teknis kepada Lembaga Surveyor Independen (LSI).
Dua LSI besar di Indonesia yang menyediakan layanan tersebut antara lain:
Secara umum, prosesnya meliputi:
- Importir membuat akun pada sistem LSI
- Mengajukan permohonan verifikasi teknis
- Memberikan informasi dan dokumen yang diminta oleh LSI
- Berkoordinasi dengan eksportir terkait proses pemeriksaan barang
- Proses survei dilakukan oleh afiliasi LSI di luar negeri
- Importir membayar biaya survei sesuai ketentuan
Selengkapnya mengenai proses pengurusan Laporan Surveyor dapat dibaca di sini.
4. Menyelesaikan Urusan Jasa Kepabeanan
Tahap terakhir dalam proses importasi barang, termasuk barang yang terkena Lartas, adalah menyelesaikan jasa kepabeanan.
Secara sederhana, barang impor akan melalui proses pemeriksaan dan importir perlu memenuhi kewajiban kepabeanan, termasuk pembayaran bea masuk apabila berlaku.
Pengurusan kepabeanan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Dalam pemeriksaan barang impor yang terkena Lartas, DJBC akan memeriksa kelengkapan dokumen seperti:
- Perizinan Impor
- Laporan Surveyor
- Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan
Apabila importir dapat menunjukkan dokumen Perizinan Impor dan Laporan Surveyor yang dipersyaratkan, proses pemeriksaan dan pengeluaran barang dari pelabuhan dapat dilanjutkan.
Sebaliknya, apabila dokumen belum dapat ditunjukkan, barang impor akan ditahan sampai importir dapat melengkapi dokumen yang diminta.
Batas waktu untuk melengkapi dokumen tersebut adalah 30 hari.
Apabila setelah lebih dari 30 hari importir belum dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan, barang impor dapat menjadi Barang Tidak Dikuasai.
Pengurusan jasa kepabeanan dilakukan secara terpusat melalui insw.go.id.
Pengurusan Dokumen Impor Barang Lartas Bersama PT. Alpha Romeo Teknologi
Itulah beberapa tahapan yang perlu dipahami dan dilalui oleh importir ketika mengimpor barang yang terkena ketentuan Lartas.
Setidaknya, importir dapat terlibat dengan 3 instansi pemerintah maupun swasta dalam proses importasi barang Lartas.
Tahapan tersebut dapat meliputi:
- Identifikasi barang dan regulasi
- Pengurusan Perizinan Impor
- Pengurusan Laporan Surveyor
- Pengurusan jasa kepabeanan
PT. Alpha Romeo Teknologi dapat membantu Anda dalam proses importasi barang terkena Lartas.
Anda dapat menggunakan layanan kami untuk:
- Satu jenis pengurusan
- Beberapa dokumen sekaligus
- Seluruh proses pengurusan dokumen impor
Dengan menggunakan layanan kami, Anda dapat menyerahkan proses administrasi kepada tim kami hingga dokumen selesai atau barang impor Anda diterima.
Dengan demikian, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis.
Tertarik menggunakan layanan kami atau ingin berdiskusi terlebih dahulu?
Silakan hubungi kami sekarang!