Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah membangun konektivitas melalui tol laut, kereta api, bandara, pelabuhan. Selain itu, Pemerintah juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara melalui tol langit. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan konektivitas digital dan talenta digital telah diupayakan pemerintah melalui melalui berbagai program.
“Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah SATRIA, pembangunan menara-menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital,” ujar Presiden dalam saat meluncurkan Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/02/2021).
Menurut Kepala Negara, pembangunan konektivitas itu bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. “Ini juga merangkai negara yang besar ini, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat layanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya nusantara dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa besar,” tandasnya.
Presiden menegaskan konektivitas digital yang tengah dibangun hingga ke pelosok Nusantara harus berpegang teguh pada kedaulatan bangsa. “Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Konektivitas digital harus tetap berpegang teguh kepada kedaulatan bangsa di tengah globalisasi dan hiperkompetisi sekarang ini,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membangun konektivitas dan talenta digital. Namun, Presiden memberikan catatan mengenai perlunya peningkatan utilisasi Palapa Ring yang saat ini dinilainya masih rendah terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
“Saya minta kepada Menkominfo untuk memastikan agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai backbone saja, tidak hanya berhenti di situ. Tetapi, harus tersambung sampai ke rumah tangga agar investasi besar di Palapa Ring segera bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita. (Ini) sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini,” tegasnya.
Presiden menambahkan, transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun, transformasi tersebut harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital yang menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan transformasi digital di Indonesia.
“Kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital kita. Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar. Jangan hanya menambah impor. Ini yang selalu saya tekankan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar transformasi ini harus diimplementasikan dengan mendorong penggunaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), pemakaian produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa.
“Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, bukan. Karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia,” tegasnya.
Kepala Negara berharap agar transformasi digital menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. “Saya berharap agar Program Konektivitas Digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan mindset baru, dengan kesempatan bisnis global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia maju,” tandasnya.
Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi BAKTI Kominfo bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Menurut Menteri Kominfo, proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021 dan 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022 yang melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.
“Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp.28,3 triliun yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO), sebagian dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo, dan Rupiah Murni (RM),” jelasnya.
Di hadapan Kepala Negara, Menteri Johnny memaparkan kontrak Paket 1 dan Paket 2 yang telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan BAKTI kominfo dengan total nilai kontrak sebesar Rp.9,5 triliun.
“Sedangkan saat ini, kita akan menyaksikan penandatanganan kontrak Paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI untuk Paket 3, serta IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan Paket 5 dengan total nilai kontrak Rp.18,8 triliun,” tandasnya.
Selanjutnya, Menteri Kominfo menjelaskan mengenai proyek pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 yang dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek.
Menurutnya, proyek kerja sama dengan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) ini menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) produksi Thales Alenia Space (TAS) dari Prancis, dengan rocket launcher produksi Space-X, yaitu Falcon 9-5500 dari Amerika Serikat.
“Capital expenditure proyek ini sebesar 545 juta Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp7,68 triliun, yang terdiri dari porsi ekuitas sebesar 114 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,61 triliun dan porsi pinjaman sebesar 431 juta dolar AS atau setara dengan Rp6,07 triliun,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny, juga akan meluncurkan Satelit SATRIA-1 akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150 ribu titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia.
Fasilitas internet pada 150 ribu titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya.
“Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 Gbps, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps. Sesuai jadwal yang disepakati Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023,” tandasnya.
Dalam kegiatan itu, Presiden Joko Widodo melakukan penandatanganan Sampul Hari Pertama Prangko Seri Vaksinasi COVID-19.
Menteri Kominfo dalam laporannya menyampaikan, peluncuran seri prangko ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang dengan cepat dan sigap memerangi pandemi COVID-19 melalui vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
“Di masa yang akan datang penerbitan prangko dapat dilakukan secara digital dengan metode barcode untuk tracking dan tracing, dan dilengkapi dengan fitur augmented reality pada prangko agar menjadi lebih detail dan menarik,” ujar Menkominfo.
Turut mendampingi Presiden dalam acara Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain itu, acara peluncuran juga disaksikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kominfo serta kepala daerah yang hadir secara virtual.
Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 204 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 204 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 204 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 204 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi