Perubahan Tarif Sertifikasi SDPPI

Perubahan Tarif Sertifikasi SDPPI untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur Kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (21) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Ada beberapa perubahan dalam penyesuaian jenis dan tarif yang sudah dipublikasikan oleh SDPPI pada tanggal 18 November 2023 sesuai dengan regulasi Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2023 diantaranya adalah:

Perubahan biaya sertifikasi melalui metode Evaluasi Dokumen

Biaya sertifikasi melalui evaluasi dokumen yang sebelumnya Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam regulasi Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2015 yang saat ini sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2023 menjadi lebih bervariatif dan disegmentasikan sebagai berikut: