PT. ALPHA ROMEO TEKNOLOGI

News

Peraturan BPJPH 4 Tahun 2026: Ketentuan Produk Halal Impor

Dalam kegiatan impor, kesesuaian produk dengan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan sertifikat halal, tetapi juga mencakup informasi produk, label pada kemasan, dan dokumen yang digunakan dalam pemasukan barang. Untuk memperkuat pengawasan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor […]

Peraturan BPJPH 4 Tahun 2026: Ketentuan Produk Halal Impor Read More »

Registrasi K3L Produk Listrik dan Elektronika di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di Indonesia, termasuk melalui ketentuan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L). Salah satu regulasi yang menjadi dasar saat ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan

Registrasi K3L Produk Listrik dan Elektronika di Indonesia Read More »

SIANTI DJID: Klarifikasi Impor Perangkat Telekomunikasi

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan importasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia. Salah satu sistem yang digunakan dalam proses pengawasan tersebut adalah SIANTI. Bagi perusahaan yang mengimpor perangkat telekomunikasi, keberadaan akun SIANTI menjadi penting karena sistem ini digunakan untuk mengakses dan menindaklanjuti data

SIANTI DJID: Klarifikasi Impor Perangkat Telekomunikasi Read More »

KEPMEN KOMDIGI 44/2025: Standar Transiver Radio Amatir

Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) resmi menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 44 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Transiver Radio Amatir. Regulasi tersebut ditetapkan pada 18 Februari 2025 dan mulai berlaku enam bulan sejak tanggal penetapan atau pada 18 Agustus 2025. KEPMEN KOMDIGI Nomor 44 Tahun 2025 menjadi standar teknis terbaru yang harus diperhatikan

KEPMEN KOMDIGI 44/2025: Standar Transiver Radio Amatir Read More »

Standar Teknis Perangkat Telekomunikasi: Mengapa Wajib?

Smartphone, router Wi-Fi, laptop, smartwatch, perangkat Internet of Things (IoT), radio komunikasi, dan berbagai alat telekomunikasi lainnya telah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat maupun industri. Namun, alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan ke Indonesia untuk diperdagangkan dan/atau digunakan wajib memenuhi standar teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan standar teknis tersebut menjadi

Standar Teknis Perangkat Telekomunikasi: Mengapa Wajib? Read More »

KBLI 2025 dan Dampaknya pada Sertifikasi DJID (SDPPI)

Pemerintah Indonesia telah menerapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai klasifikasi terbaru untuk kegiatan usaha di Indonesia. KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Selanjutnya, pemerintah melakukan penyempurnaan melalui Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026. Implementasi KBLI 2025 juga telah terintegrasi dengan

KBLI 2025 dan Dampaknya pada Sertifikasi DJID (SDPPI) Read More »

Verifikasi Importir Umum (VIU): Syarat dan Alur Pengajuan

Apa Itu Verifikasi Importir Umum? Verifikasi Importir Umum (VIU) adalah proses pemeriksaan terhadap perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Umum atau API-U untuk memastikan legalitas, profil usaha, kesiapan operasional, serta kesesuaian dokumen perusahaan sebelum melakukan kegiatan impor komoditas tertentu. Dalam kegiatan perdagangan internasional, pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan importir benar-benar memiliki legalitas dan kemampuan operasional yang

Verifikasi Importir Umum (VIU): Syarat dan Alur Pengajuan Read More »

Perubahan Tarif Sertifikasi SDPPI

Perubahan Tarif Sertifikasi SDPPI untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur Kembali Peraturan Pemerintah

Perubahan Tarif Sertifikasi SDPPI Read More »

Siaran Pers No. 59/HM/KOMINFO/02/2021 Lewat Tol Langit, Pemerintah Hubungkan Nusantara dan Bangun Kemandirian Digital

Siaran Pers No. 59/HM/KOMINFO/02/2021 Lewat Tol Langit, Pemerintah Hubungkan Nusantara dan Bangun Kemandirian Digital Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah membangun konektivitas melalui tol laut, kereta api, bandara, pelabuhan. Selain itu, Pemerintah juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara melalui tol langit. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan konektivitas digital dan talenta digital telah

Siaran Pers No. 59/HM/KOMINFO/02/2021 Lewat Tol Langit, Pemerintah Hubungkan Nusantara dan Bangun Kemandirian Digital Read More »