PT. ALPHA ROMEO TEKNOLOGI

SDPPI

Registrasi K3L Produk Listrik dan Elektronika di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di Indonesia, termasuk melalui ketentuan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L). Salah satu regulasi yang menjadi dasar saat ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan […]

Registrasi K3L Produk Listrik dan Elektronika di Indonesia Read More »

SIANTI DJID: Klarifikasi Impor Perangkat Telekomunikasi

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan importasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia. Salah satu sistem yang digunakan dalam proses pengawasan tersebut adalah SIANTI. Bagi perusahaan yang mengimpor perangkat telekomunikasi, keberadaan akun SIANTI menjadi penting karena sistem ini digunakan untuk mengakses dan menindaklanjuti data

SIANTI DJID: Klarifikasi Impor Perangkat Telekomunikasi Read More »

KEPMEN KOMDIGI 44/2025: Standar Transiver Radio Amatir

Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) resmi menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 44 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Transiver Radio Amatir. Regulasi tersebut ditetapkan pada 18 Februari 2025 dan mulai berlaku enam bulan sejak tanggal penetapan atau pada 18 Agustus 2025. KEPMEN KOMDIGI Nomor 44 Tahun 2025 menjadi standar teknis terbaru yang harus diperhatikan

KEPMEN KOMDIGI 44/2025: Standar Transiver Radio Amatir Read More »

Standar Teknis Perangkat Telekomunikasi: Mengapa Wajib?

Smartphone, router Wi-Fi, laptop, smartwatch, perangkat Internet of Things (IoT), radio komunikasi, dan berbagai alat telekomunikasi lainnya telah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat maupun industri. Namun, alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan ke Indonesia untuk diperdagangkan dan/atau digunakan wajib memenuhi standar teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan standar teknis tersebut menjadi

Standar Teknis Perangkat Telekomunikasi: Mengapa Wajib? Read More »

KBLI 2025 dan Dampaknya pada Sertifikasi DJID (SDPPI)

Pemerintah Indonesia telah menerapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai klasifikasi terbaru untuk kegiatan usaha di Indonesia. KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Selanjutnya, pemerintah melakukan penyempurnaan melalui Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026. Implementasi KBLI 2025 juga telah terintegrasi dengan

KBLI 2025 dan Dampaknya pada Sertifikasi DJID (SDPPI) Read More »

KEPMEN KOMDIGI Nomor 569 Tahun 2025: Standar Teknis Baru Perangkat 4G LTE dan 5G di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) resmi menerbitkan KEPMEN KOMDIGI Nomor 569 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution (LTE) dan International Mobile Telecommunications-2020 (IMT-2020/5G). Regulasi ini ditetapkan pada 19 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif pada 19 Januari 2026. KEPMEN ini

KEPMEN KOMDIGI Nomor 569 Tahun 2025: Standar Teknis Baru Perangkat 4G LTE dan 5G di Indonesia Read More »

Kepmen Komdigi 469 Tahun 2025: HS Code dan Daftar Perangkat Wajib Sertifikasi

Pada tanggal 7 November 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 469 Tahun 2025 tentang Daftar Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Wajib Memenuhi Standar Teknis. Regulasi ini diterbitkan sebagai langkah pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan

Kepmen Komdigi 469 Tahun 2025: HS Code dan Daftar Perangkat Wajib Sertifikasi Read More »

Perubahan Tarif Sertifikasi SDPPI

Perubahan Tarif Sertifikasi SDPPI untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur Kembali Peraturan Pemerintah

Perubahan Tarif Sertifikasi SDPPI Read More »

persyaratan teknis SDPPI

Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Bagi anda para pemohon sertifikasi SDPPI postel, tentu sudah tidak asing dengan istilah standar teknis/persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Namun apakah anda sudah memahami hal tersebut?  Bagi anda yang berencana melakukan sertifikasi postel, tentu sudah mulai mencari tahu tentang standar teknis alat dan/atau perangkat teknis.  Nah, melalui artikel ini, kami bermaksud untuk menjelaskan tentang

Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Read More »