Apa anda sudah mengetahui istilah postel? Bagaimana dengan istilah SDPPI? Sudahkah anda mengetahui perbedaannya?
Jika anda memiliki bisnis atau bekerja didalam bisnis yang terutama berkaitan dengan perangkat telekomunikasi, tentu anda akan familiar dengan istilah tersebut. Dan tidak jarang banyak orang atau bisnis yang belum memahami perbedaan antara Postel dan SDPPI.
Pada artikel ini kami akan membahas tentang postel dan SDPPI.
Seperti apa ya latar belakang munculnya istilah tersebut? Apakah dua hal tersebut berbeda? Simak artikel berikut.
POSTEL - Pos dan Telekomunikasi
Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi
Postel adalah singkatan atau akronim dari pos dan telekomunikasi. Pos dan telekomunikasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam sejarah indonesia. Segala macam urusan tentang pos dan telekomunikasi (postel) ditangani pertama kali oleh kantor pos.
Kantor pos beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Kantor Pos pertama (1746), menjadi Posten Telegrafdienst (1875), kemudian berubah menjadi Union Postale Universelle (1877) hingga menjadi Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone) di tahun 1945.
Pada tahun 1960, Jawatan PTT berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) setelah keluarnya Peraturan Pemerintah tentang pendirian PN Postel. PN Postel terbagi ke dalam 2 bidang utama, yaitu Pos dan Telekomunikasi.
Bidang Pos menangani perhubungan pos, aerogram (warkat Pos), kiriman tebusan dan weselpos tebusan, wesel pos luar negeri, weselpos telegrap, paket pos, giro pos, Bank Tabungan Pos, dan Perangko. Adapun Bidang Telekomunikasi menangani perhubungan telegrap, transmisi (saluran) telekomunikasi dan radio, telepon radio dan otomat.
Seiring perkembangan negara Indonesia, perkembangan yang terjadi pada bidang pos dan telekomunikasi menuntut untuk mengalami perkembangan lembaga. Maka PN Pos dan Telekomunikasi kemudian dibubarkan dan masing-masing berdiri sendiri, dan tahun 1965 fungsi Postel berkembang dan terbagi menjadi 2 perusahaan, yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) serta PN Telekomunikasi.
PN Pos dan Giro terus berkembang hingga saat ini kita kenal dengan PT Pos Indonesia, adapun PN Telekomunikasi saat ini kita kenal dengan PT. Telkom Indonesia.
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Selain penggunaan istilah pada PN Postel, singkatan Postel juga digunakan oleh Kelembagaan Komunikasi dan Informatika di Indonesia. Istilah tersebut digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pos dan Telekomunikasi pada Departemen Penerangan di tahun 1945. Departemen Penerangan adalah nama Kelembagaan yang saat ini kita kenal dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Departemen penerangan (Deppen) pada tahun 1945 menjadi lembaga pertama yang memiliki tugas utama menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan, antara lain radio, film, toestel dan foto, percetakan, kendaraan, mesin stensil dan mesin ketik.
Pada tahun 1966, memiliki tugas untuk mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, partisipasi sosial yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kemudian di 1971, mulai meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana media massa, dan mengembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi, dan sinergi antar unsur penerangan pemerintah.
Di Era Reformasi, Deppen berubah bentuk secara sementara menjadi Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) pada tahun 1999. Pada tahun 2000 dibentuk juga Lembaga Informasi Nasional (LIN) yang bertanggungjawab kepada Menteri Komunikasi dan Informasi.
Kemeneg Kominfo, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi kemudian melakukan integrasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika pada tahun 2005.
Sejak tahun 2005, Departemen Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi membangun serta mengembangkan infrastruktur/sistem telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara.
Di akhir tahun 2010, kelembagaan Kemenkominfo memiliki paradigma baru kebijakan komunikasi dengan menetapkan informasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat. Fungsi informasi yang dikembangkan pada dukungan komunikasi strategis dan membangun integrasi nasional dengan baik.
Penyempurnaan penataan organisasi di tahun 2010 mempengaruhi perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi pada departemen dan direktorat. Sehingga yang semula merupakan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mengalami pemekaran menjadi Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi (Ditjen SDPPI) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan dan Informatika.
SDPPI - Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SDPPI adalah singkatan dari Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Istilah SDPPI mulai berlaku sejak dibentuknya struktur baru Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang didalamnya terdapat Direktorat Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI).
Struktur tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 17/PER/M.KOMINFO/07/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
Direktorat Jenderal saat ini terbagi terbagi menjadi 2, yaitu Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika). Direktorat tersebut merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada struktur organisasi yg lama.
Istilah SDPPI maupun Sertifikasi SDPPI menjadi populer bagi anda yang ingin melakukan sertifikasi alat atau perangkat telekomunikasi, karena layanan sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen PPI).
Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika merupakan Direktorat yang secara resmi melayani permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.
Nah Sudah tau kan apa beda nya Postel dan SDPPI? Postel merupakan istilah yang sejak dulu digunakan dalam bidang yang berkaitan dengan Pos dan Telekomunikasi. Adapun SDPPI merupakan singkatan yang saat ini digunakan oleh Kominfo dalam bidang yang menangani urusan tentang Perangkat Pos dan Informatika.
PT. Alpha Romeo Teknologi memiliki salah satu biro jasa yang menangani sertifikasi postel atau biasa pula dikenal dengan sertifikasi SDPPI. Hubungi kami untuk diskusi lebih lanjut.
Referensi:
Pendirian Perusahaan Pos dan Giro. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1965. Jakarta: 1965
Sejarah Pos Indonesia. https://www.posindonesia.co.id/en/content/sejarah-pos , diakses pada 8 Juni 2022.
Sejarah Singkat Ditjen Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika. https://www.postel.go.id/, diakses pada 8 Juni 2022.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010. Jakarta: 2018.
Pembentukan P.N Pos dan Giro. PP No. 29 Tahun 1965. Jakarta: 1965
Pembentukan P.N Telekomunikasi. PP no. 30 Tahun 1965. Jakarta: 1965